Pengacara Perceraian Cilacap – Keberadaan kuasa hukum atau lawyer, menjadi kebutuhan yang vital dalam setiap kasus perceraian. Pasalnya ketika pasangan menikah, kemudian memutuskan untuk berpisah. Maka sudah pasti ada alasan mendasar yang Pengacara Perceraian Cilacap. Mampu mengevaluasi statusnya dari sudut pandang hukum.

Perpisahan dalam sebuah perkawinan legal, tidak bisa hanya dengan berpisah rumah begitu saja. Perlu adanya keputusan hakim dari Pengadilan Negeri atau Agama. Indonesia sendiri tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada gugatan cerai. Padahal UU pernikahan Pasal 1 No.23 Thn 2004, sangat menentang adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Apa sajakah yang termasuk dalam kategori KDRT? Pada kesempatan kali ini pengacara perceraian, akan menjelaskan secara detail. Sebelum itu, kekerasan sendiri bukan hanya sebuah tindakan yang membuat korban menderita fisik. Namun kekerasan yang menimpa psikis, penelantaran, hingga sex harrasment. Juga termasuk dalam kategori tindakan KDRT. Agar lebih jelas pastikan membaca hingga selesai.

Upaya Bantuan Pengacara Perceraian Cilacap Terhadap Klien

Upaya bantuan Pengacara Perceraian Cilacap terhadap klien. Bagi anda yang memang secara bulat memutuskan menggugat pasangan. Ketika seorang klien datang ke kantor Pengacara Perceraian Cilacap. Sudah pasti akan diperlakukan dengan sangat baik. Sebagai praktisi hukum perceraian, seorang lawyer tidak akan gegabah mengambil keputusan menangani suatu kasus. Ada pendekatan normatif atau doktriner yang perlu diterapkan pada sesi konsultasi perdana.

Artinya pengacara perceraian, melakukan evaluasi perkara berdasarkan keterangan calon klien. Kemudian mengambil landasan hukumnya menggunakan undang-undang negara. Walaupun saat itu data masih bersifat sekunder, masih ada tahapan lain yang disebut dengan survei lapangan. Pada tahap ini asumsi atau analisa kuasa hukum, akan dikombinasikan dengan bukti-bukti dasar pihak calon klien.

Indonesia sendiri memilik aturan baku terkait proses cerai warga negaranya. Pertama penggugat harus melayangkan surat gugatannya ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam bisa menggugat ke Pengadilan Agama. Sementara pemeluk agama selain itu, menujukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan tersebut dengan gamblang, tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 No. 1 Thn 1974. Meski demikian hakim sebagai pihak yang netral, tidak akan serta merta mengabulkan gugatan. Masih ada tahap mediasi, dengan harapan keputusan pasangan yang akan berpisah dapat berubah. Keputusan yang berasal dari pengadilan, memiliki kepastian hukum yang sifatnya mengikat semua pihak terkait. Oleh karenanya penggugat ataupun tergugat harus mentaati keputusan hukum yang berlaku.

Apakah tindakan hukum yang Pengacara Perceraian Cilacap dapat upayakan, jika setelah keputusan hak klien tidak dipenuhi tergugat. Pihak yang kedapatan dengan sengaja melanggar ketentuan pengadilan. Bisa mendapatkan tuntutan baru sesuai dengan landasan hukum pelanggarannya. Misalkan pengadilan memutuskan seorang mantan suami. Harus memberikan biaya hidup sebesar 5 juta rupiah perbulan, hingga masa iddah mantan istri berakhir. Namun pada praktiknya hak klien tidak diberikan sesuai keputusan pengadilan. Pengacara perceraian atas permintaan klien, mampu mengupayakan langkah hukum yang sesuai. Landasan hukumnya sudah tentu keputusan pengadilan tersebut.

Langkah Hukum Pengacara Perceraian untuk Hak Anak

Keputusan hukum pengadilan dinyatakan berkekuatan tetap. Apabila pihak tergugat juga menerima tanpa naik banding. Jika sudah tak ada upaya hukum baru, maka keputusan perceraian beserta hak dan kewajiban didalamnya belaku. Hak perlindungan anak juga mendapatkan landasan hukum yang jelas. Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No.1 Thn 1974, mengatur hak anak yang dilahirkan selama masa perkawinan terjadi.

Akibat hukum juga secara otomatis berlaku pada anak-anak, yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Karena perpisahan membuat kedua orang tua tidak bisa membesarkan anak dengan cara yang sama lagi. Maka dari itu pengadilan biasanya memberikan hak asuh anak, kepada salah satu orang tua. Permasalahan baru kerap pengacara perceraian, harus atasi terkait keputusan tersebut.

Perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah atau ibu, merawat dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini kepentingan anak sebagai korban perceraian lantas menjadi prioritas atas. Menggunakan jasa pengacara, membantu klien memperjuangkan hak biaya hidup dan pendidikan anak. Umumnya ayah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak.

Hanya saja pada kasus tertentu, ayah ternyata tidak memiliki kemampuan. Maka ibu juga berkewajiban berbagi tanggung jawab biaya hidup dan pendidikan anak. Selain itu hak dari istri yang bercerai, adalah mendapatkan tunjangan biaya hidup dari pihak mantan suami. Setidaknya hingga mantan istri memiliki kemampuan, untuk dapat mandiri kembali seperti sebelum terjadinya perkawinan.

Anak yang sudah mumayyis alias lebih dari 12 tahun, berhak memutuskan akan ikut pengasuhan orang tua pihak mana. Sementara hak asuh anak dibawah usia 12-10 tahun, oleh hakim akan diberikan kepada pihak ibu. Namun apabila anak sudah bisa ditanyakan pendapatnya, maka keputusan akan terjadi atas keinginan anak.

Mengatasi Kasus Pidana KDRT dan Perceraian dengan Jasa Pengacara

Sebagai orang awam sudah pasti bingung, mengatasi persoalan hukum kasus KDRT dan perceraian. Oleh karenanya jangan ragu untuk menggunakan jasa pengacara. Sebagai pengetahuan dasar, keputusan cerai dari pengadilan. Faktanya tidak membatalkan laporan pidana tindakan KDRT. Landasan hukum untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah UU No.23 Thn 2004. Penggugat berhak membuat delik laporan, dengan bantuan lawyer ke kantor polisi. Sebagai laporan kasus pidana dan bukan perkara perdata.

Hanya saja untuk tingkatan kasus kekerasan yang tergolong ringan. Dalam artian korban masih bisa melakukan rutinitas pekerjaan, termasuk aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Maka statusnya masuk dalam kategori delik aduan. Itulah mengapa kasus KDRT akan tetap berjalan prosesnya, meski sudah terjadi putusan perceraian.

Pengacara perceraian juga bisa klien andalkan, dalam mengumpulkan bukti penguat laporan. Meskipun membuat laporan polisi, bisa dimulai dengan penjelasan pelapor terlebih dahulu. Kenyataanya polisi pasti akan meminta bukti penunjang penyidikan. Bukti awal berstatus bukti permulaan, dimana pasal 17 UU No.8 Thn 1981 KUHAP menjadi landasannya.

Apa Saja yang Klien Berhak Dapatkan Dari Pengacara perceraian

Wajar saja jika anda ingin mengetahui, apa saja yang Pengacara Perceraian Cilacap akan lakukan untuk kliennya. Kuasa hukum untuk kasus perceraian, adalah praktisi jasa hukum yang spesial mengatasi masalah perceraian. Tanggung jawabnya bukan hanya sekedar membuat gugatan. Namun membantu klien mendapatkan hak-haknya semaksimal mungkin. Mulai dari pembelaan atas kasus KDRT, hingga pembagian harta gono gini.

Maka dari itu sangat wajib untuk pengacara perceraian, memahami betul hukum perceraian di Indonesia. Termasuk juga kompilasi hukum Islam, yang kerap menjadi landasan gugatan klien berkeyakinan Islam. Lawyer anda akan memberikan pendampingan fulltime, selama kasus berjalan. Pihak kuasa hukum pulalah yang akan menjadi juru bicara mewakili anda dalam persidangan.

Menggunakan jasa pengacara lebih menguntungkan klien, terutama jika ada unsur pembagian harta bersama. Kuasa hukum anda akan membantu membuat audit harta bersama, yang akan menjadi hak kliennya juga. Profesi lawyer sendiri merupakan profesi yang mulia, karena itu praktisinya bergerak dibawah koridor kode etik advokat. Memilih kuasa hukum untuk perceraian, harus ditangani oleh profesional yang mengerti semua unsur dan landasan hukum keluarga.

Percayakan kebutuhan anda kepada kuasa hukum Cilacap, yang jelas jam terbangnya. Jam terbang seorang lawyer juga mempengaruhi caranya menyikapi kasus yang ditangani. Sepatutnya anda menunjuk kuasa hukum yang cakap dan profesional pada bidangnya. Agar semua proses berjalan lebih mudah dan lancar.

Advokat Johan Purnomo, S.H. & Rekan

Melayani Konsultasi Hukum, Jasa Pendampingan Hukum, Kepengurusan Perceraian, Hak Asuh Anak, Gono-Gini, Harta Waris, Utang-Piutang, Pra Peradilan, Hukum Perdata & Pidana.

Konsultasi Via WhatsApp